BOGOR-MEDIA NOEJOE,Nahdlatul ulama (NU) harus mengedepankan politik Ihsan dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres pada tahun 2024 mendatang.
Politik Ihsan adalah praktik politik kebaikan diatas rata-rata, menjadikan pemilu legislatif dan pilpres sebagai ikhtiar untuk memilih pemimpin yang jujur, amanah, aspiratif dan cerdas serta lewat proses penyelenggaraan yang jujur, adil tanpa kecurangan.
Demikian pandangan Dr. KH. Samsul Ma’arif Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta ketika dimintai pendapatnya soal sikap NU terkait Pileg dan Pilpres pada tahun 2024 usai Muskerwil ke 3, PWNU DKI Jakarta yang berlangsung di wilayah, Kecamatan Caringin Bogor, Selasa (28/11/2023)
“Ikhtiar mewujudkan pemilu yang berkwalitas dan bermartabat adalah bagian dari politik kebangsaan, dan salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah mewujudkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilpres berkwalitas dan bermartabat,” ujar Pria asal Pekalongan ini.
Menurut alumni Pesantren Tebuireng, Jombang ini, warga nahdliyin jangan hanya berada di Politik Ma;ruf yakni sekadar ikut memilih sesuai dengan apa yang diinginkan dan Pileg, Pilpres bisa dilaksanakan dengan lancar, bukan di tataran itu, namun sudah harus berada di peringkat utama yakni Politk Ihsan.
Apalagi berada di wilayah politik mungkar, yaitu politik jahat, nakal dan penuh kecurangan dan kita membiarkan itu semua. itu bukan nahdliyin.
“Kita harus menjadi Teladan dalam Pileg dan Pilpres. Keteladanan dalam kehidupan selalu dibutuhkan sepanjang masa, termasuk keteladanan dalam berpolitik. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai perkumpulan keagamaan dan perkumpulan kemasyarakatan terbesar di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam perjalanan proses demokrasi, terutama dalam penyelenggaraan pemilu legsilatif dan pilpres tahun 2024 ,” ujar Doktor dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini
Karena demokrasi melalui pemilu legsiatif dan pilpres, kata dosen di sejumlah perguruan tinggi ini adalah sarana untuk mendapatkan pemimpin. Apalagi memilih pemimpin (nashbul imamah) dalam pandangan Islam, adalah kwajiban kita semua.
“Jika kita menginginkan bangsa ini besar dan maju, maka syarat utama adalah mempunyai pemimpin yang betul-betul berkwalitas, baik kapabilitas maupun integritasnya. Pemimpin yang berkwalitas dan berintegritas hanya akan lahir dari penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilpres yang berkwalitas juga,” ujarnya.
Oleh karena itu, jelas Kiai Samsul , NU berkewajiban untuk mendorong secara konsisten penyelenggaran Pileh dan Pilpres 2024 ini betul- betul berkwalitas dan bermartabat.
NU secara kelembagaan dan warga nahdliyin harus menjadi juru kampanye untuk mendakwahkan kepada umat agar pemilu betul-betul jurdil, bebas dari praktik kecurangan, bersih dari politik uang dan politik transaksional.
“NU juga harus bisa menjadi pengawas dan wasit yang berwibawa,” tandasnya.
Sementara itu, sekretaris PCNU Jakarta Utara, Lalu Ernayadi Al Farsyi, salah satu peserta dalam muskerwil ke 3, PWNU DKI Jakarta, memberikan tanggapan positif atas pandangan maupun pernyataan Kiai Samsul Ma’arif. Sebaga sebuah ormas terbesar di republik ini, jangan hanya bisa melarang kadernya untuk berpolitik, tapi harus memberikan solusi atau cara penyaluran terbaik bagi warga nahdliyin.
“Kader dan warga nahdliyin bukan hanya berfungsi sebagai lumbung suara untuk caleg maupun partai tertentu. Tetapi juga memiliki peran sebagai warga negara, yang menjamin terlaksananya demokrasi yang berbobot.Selain itu menjadi yang terdepan dalam mengawasi kecurangan dalam proses pelaksanaan Pileg maupun Pilpres,” ujar alumni FISIP Universitas Jember ini.***gus
